PEMPROV KEPRI TERIMA PENGHARGAAN PENGELOLA BIDANG KEUANGAN TERBAIK NASIONAL

Jakarta, (LINGGA POS) – Dinilai sebagai memiliki integritas, profesionalisme yang tinggi, sinergi, pelayanan prima dan kesempurnaan dalam menyusun laporan keuangan, Pemerinta Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) layak menerima penghargaan di bidang keuangan dari pemeritah pusat. Pemprov Kepri mendapatkan predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WDP), selama tiga kali secara berurutan. Penghargaan yang sama juga diberikan kepada Provinsi Riau, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Wakil Presiden RI Boediono berkenan menyerahkan penghargaan atas nama pemerintah tersebut di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/9).

Boediono yang mantan petinggi Bank Indonesia ini dalam sambutannya antara lain berharap agar kepada seluruh daerah dapat menerapkan penyusunan laporan keuangan mereka berbasis aktual paling lambat pada 2015. Wakil Gubernur Kepri HM Soerya Respationo yang menerima penghargaan dari pemerintah tersebut menyatakan, penghargaan itu adalah merupakan pencapaian bagi seluruh masyarakat Kepri dalam upaya bersama dengan bekerja keras dan komitmen Pemprov Kepri untuk mengelola keuangan negara, yang merupakan pengejawantahan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan mengelolanya secara baik, jujur, terbuka dan berkeadilan. “Ini memotivasi kita untuk terus bekerja keras mengatur sistem keuangan yang baik dalam setiap pembangunan di Kepri,” kata Soerya sembari melanjutkan penghargaan yang diterimanya ini adalah merupakan kado terindah sempena hari ulang tahunnya sendiri.

INDONESIA BANGKIT.  Sementara itu Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pada awalnya Indonesi ‘sempat’ tidak dipercaya lagi oleh dunia internasional menyusul terjadinya krisis ekonomi (krismon) di tanah air pada kurun 1998. Namun, Indonesia berhasil bangkit dan muncul kembali di antara negara lainnya. Keberhasilan itu, kata Chatib, antara lain adanya perbaikan, regulasi yang dirancang dengan lebih spesifik dan akuntabel. Termasuk Undang-Undang Keuangan Negara, perbendaharaan dan lainnya yang sudah tersinkronisasi menjaga elektabilitas ekonomi masa depan Indonesia secara berkesinambungan. “Kita harus terus bekerja keras mereformasi semua lembaga hingga seperti sekarang ini,” kata Chatib. Chatib meminta dan menghimbau kepada daerah-daerah lainnya (provinsi, kabupaten/kota) agar dapat menjadikan daerah yang telah berhasil mendapatkan predikat WTP dan menerima penghargaan di bidang keuangan pada skala nasional sebagai contoh konkrit mulai melakukan pembenahan dalam mengelola keuangan daerah masing-masing dengan lebih baik dan dengan standar terbaik. (ph,bp)

Kategori: KEPRI, NASIONAL
Topik populer pada artikel ini:

Berikan Komentar

Kirim Komentar

Berita Terkini

Bookmark dan Bagikan

Lingga Pos © 2018. Hak Cipta dilindungi undang-undang. Powered by Web Design Batam.