Jakarta, (LINGGA POS) – Wilayah batas maritim Indonesia memiliki nilai strategis bagi NKRI sebagai konsekuensi Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957. Hal tersebut tercetus dalam pertemuan Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Triyono Budi Sasongko dengan Direktur Eksekutif Indonesia Maritim Institute (IMI) Paonganam di kantor BNPP, Agustus lalu. Dari pertemuan tersebut disepakati kerja sama antar kedua belah pihak terkait dengan riset di wilayah batas maritim khususnya pulau-pulau kecil terluar dalam mempekuat data base sebagai bahan BNPP sebagai lembaga negara menyusun rekomendasi kepada kementerian lembaga yang memiliki fungsi pengelolaan perbatasan RI. “IMI juga akan berkontribusi untuk kesuksesan tugas BNPP sekecil apapun, sehingga kerja sama strategis yang juga melibatkan KP3K-KKP dan TNI AL dapat berlangsung dengan baik sehingga NKRI menjadi negara maritim yang kuat,” jelas Paonganan.
PULAU TERLUAR di KEPRI DAPAT Rp 1,03 TRILIUN. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz mengatakan, untuk 2013 ini pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 1,03 triliun untuk daerah terluar (perbatasan) di wilayah Kepri. Dana itu akan dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Kata dia, dari dana sejumlah itu, yang sudah terealisasi mencapai 65 persen yang digunakan untuk Bintan, Natuna, Anambas, Batam dan Karimun. Pihaknya ke depan akan berupaya agar sebagian dana yang tersedia tersebut dapat dikelola oleh daerah. “Tapi harus ada Badan Pengelola Perbatasan (BPP) itu,” imbuhnya. Lanjut dia, dana yang telah dialokasikan langsung oleh Kementerian PU, Perhubungan dan Kemendagri antara lain untuk jalan desa, pelabuhan kecil, termasuk untuk dana pengelolaan pemerintahan di kelurahan atau desa dan sarana/prasarana di wilayah-wilayah perbatasan. Dan diharapkan anggarannya dapat dinaikkan pada 2014. (bs,mbb,tp)
Loading ...