Jakarta (LINGGA POS) – KPU telah menerima tambahan daftar penduduk potensial pemilih (DP4) baru dari Kemendagri yang akan memiliki hak pilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014. Total DP4 tersebut 3.113.174 orang. “Data dari pemerintah 3.113.174 orang pemilih yang berusia 17 tahun pada 10 April atau hingga 9 Juli nanti. Kami sudah terima dari pemerintah, Jumat (11/4),” ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin lalu. Dia mengatalan, data penduduk itu akan dimutakhirkan untuk kemudian ditetapkan ke dalam daftar pemilih. Selain itu lanjutnya, daftar pemilih juga akan terdiri dari DPT pemilih pada Pemilu Legesltatif (Pileg) 9 April lalu ditambah dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pileg. DPK tambahan yang datang pada hari H pemungutan suara serta daftar pemilih tambahan dari pemerintah. Namun, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingka kelurahan, kata Husni, hanya akan memverifikasi atau memutakhirkan daftar pemilih tambahan dari pemerintah saja. “Tambahan daftar pemilih tambahan dari pemerintah itu akan dijadikan bahan PPS untuk melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih. Kalau dibagi dengan 81.132 PPS, maka kemungkinan tiap orang memutakhirkan 40 pemilih baru per desa/kelurahan,” ujar Husni. Adapun penambahan DPK dan DPKTb menjadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota.Sesuai Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2014 tentang tahapan Pilpres, pemutakhiran penyusunan daftar pemilih dijadwalkan pada 11 April – 10 Mei 2014. Sedangkan penetapan DPS hasil pemutakhiran pada 11 – 12 Mei 2014. Adapun pengumuman DPS hasil pemutakhiran dijadwalkan pada 13 – 19 Mei 2014, untuk kemudian mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat pada 20 – 26 Mei 2014. Selanjutnya, perbaikan terhadap DPS hasil pemutakhiran dijadwalkan pada 27 Mei – 2 Juni 2014. Penetapan dan rekapitulasi DPT berjenjang dijadwalkan sejak 3 Juni – hingga rekapitulasi tingkat pusat pada 13 Juni 2014. Sedangkan pengumuman DPK dijadwalkan pada 5 Juni – 1 Juli 2014, untuk kemudian ditetapkan pada 2 Juli 2014. (dra/k)
Tag
anggaran
apbd
BANTUAN
Batam
bbm
BUPATI
cpns
dabo
Daerah
daik
dana
DESA
dprd
gaji
guru
HAJI
indonesia
ISLAM
KABUPATEN
KAPAL
kepri
Kesehatan
korupsi
KPK
LINGGA
LINGGA POS
Melayu
muslim
NASIONAL
Negara
olahraga
pajak
partai
pegawai
PEMBANGUNAN
pemerintah
pemilu
pendidikan
pilkada
PNS
polisi
pulau
Sekolah
Singkep
Tambang