Jakarta, LINGGA POS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar segera menyelesaikan 5 juta sertifikat pada 2017. Hal itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh akses kredit perbankan. Jika biasanya hanya tembus sekitar 1 juta sertifikat, dapat terus ditingkatkan hingga 5 juta di 2016 dan 9 juta sertifikat di 2019. “Dengan pemberian sertifikat itu masyarakat akan mudah untuk akses ke perbankan dan sistem keuangan. Tanpa kolateral, tanpa agunan, jangan harap peningkatan melonjak 75 persen, tidak akan bisa kita capai tahun 2017,” kata Jokowi dilansir laman Setkab pada acara Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara Jumat, minggu lalu.
Karena itu, Jokowi memberikan kemudahan kepada Menteri ATR/BPN untuk merekrut tenaga Juru Ukur mengingat selama ini pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu berbulan-bulan karena minimnya tenaga Juru Ukur. “Lakukan uji kompetensi, berikan sertifikat, bisa jadi Juru Ukur. Jadi tak usah Juru Ukurnya dari birokrasi. Tidak apa-apa. Berikan sertifikasi yang jelas untuk kompetensinya,” tegas Jokowi.
10 RIBU JURU UKUR. “Total (yang dibutuhkan, red) berapa? 10 ribu ya? Kalau harus lewat CASN lama. Didik sebentar, jadi, sudah, langsung ke lapangan,” tambahnya.
Menurut Jokowi ini sebagai peluang yang besar bagi pemerintah karena akan meningkatkan keuangan inklusif di Tanah Air adalah langkah penting dalam perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ke depan, makin banyak rakyat yang dapat mengakses layanan perbankan. “Hidup mereka (masyarakat) akan lebih teratur karena pengaturan keuangan pribadinya akan lebih baik,” tutup Jokowi. (ph/hoc)
Loading ...