MEITYA JULIANTI ESRAM KETUA DWP LINGGA

doks’ tanjungpinangpos.id

Dabo, LINGGA POS – Ketua Dharma Wanita Pembangunan (DWP) Provinsi Kepri Rismarini Arif Fadilah, Rabu (9/5) mengukuhkan dan melantik pengurus DWP Kabupaten Lingga masa bhakti 2014-2019. Kegiatan tersebut berlangsung di Sanggar Praja, Kantor Camat Singkep, Jalan Garuda, Dabo Singkep dengan dihadiri oleh Sekda Lingga Juramadi Esram, para asisten dan bebera Kepala OPD, Camat dan Lurah di jajaran Pemkab Lingga. Ditunjuk sebagai Ketua DWP Lingga Meitya Julianti Esram. “Sebagai ketua organisasi apapun jenisnya, ia harus mampu menjadi panutan, teladan sehingga akan menjadi kebaikan baik bagi dirinya, pengurus dan anggotanya. Bukan sebuah kebanggaan, tetapi adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai amanah yang telah diberikan kepada saya. Insya Allah dengan kerjasama dari seluruh pengurus dan anggota, saya siap menyukseskan semua program kerja Pemkab Lingga menuju Lingga Terbilang 2020,” kata Meitya. Dalam amanatnya, Rismarini Arif Fadillah berharap agar DWP Lingga nantinya dapat menjadi wadah meningkatkan kualitas sumber daya anggotanya. “Sesuai tujuan  dari organisasi ini ialah untuk membina, mengukuhkan rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta menjalin hubungan kerjasana dengan berbagai pihak dan meningkatkan kepedulian sosial, pembinaan mental spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berkepribadian serta berbudi luhur,” paparnya. Seperti diketahui, DWP berdiri pada 5 Agustus 1974 dengan nama Dharma Wanita oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI saat itu, Amir Machmud atas prakarsa Ibu Tien Soeharto sebagai Ibu Negara. Organisasi ini beranggotakan para isteri PNS, anggota ABRI yang dikaryakan dan pegawai BUMN. Pada era reformasi 1988, Dharma Wanita melakukan perubahan mendasar dan tidak lagi mitra politik dari pemerintah, tetapi menjadi sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, independen dan demokratis. Perubahan nama Persatuan tersebut di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merujuk nama Kabinet Persatuan Nasional. (arn,wk)