PULAU BERHALA DIJADIKAN KAWASAN WISATA

Berhala,LP(27/2) – Hari Minggu (26/2), merupakan hari bersejarah bagi khususnya masyarakat yang bermukim di Pulau Berhala. Suasana yang cerah dan keadaan gelombang laut yang teduh, seakan ikut memberikan ruang gerak yang lebih bersahaja kepada para tamu yang menyambangi pulau yang disengketakan sejak 1982 itu antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau (sekarang Provinsi Kepri, hasil pemekaran). Terlebih sejak keluarnya Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 yang menyatakan tentang wilayah administrasi Pulau Berhala masuk dalam wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi. Namun, setelah sekitar empat bulan lebih terkatung-katung tanpa kepastian pasca keluarnya keputusan yang sangat mengejutkan itu, berita. baik yang bagai panas setahun mendapat siraman hujan dari langit sehari, mengubah kembali keniscayaan sejarah. Pulau Berhala semestinya adalah bagian dari limpahan rakhmat Allah SWT, melengkapi ratna mutu manikam negeri bertuah Bunda Tanah Melayu.

Adalah HM Sani, Gubernur Kepri bersama HM Soerya Respationo, Wakil Gubernur Kepri yang lebih dikenal dengan ‘duo HMS’ didampingi tuan rumah, Bupati Lingga Daria bersama seluruh komponen masyarakat, menyambangi pulau Berlian, eh … Berhala tersebut.

Kedatangan rombongan yang tentu saja mendapat sambutan dari masyarakat Berhala, adalah untuk bersama-sama meraikan rasa syukur atas perjuangan yang telah bersama-sama dilakukan, sesuai kemampuan dan potensi yang ada pada diri masing-masing sehingga Pulau Berhala kembali menjadi bagian tak terpisahkan dari Kepri.

Dalam sambutannya, M Sani mengatakan, Pulau Berhala akan dikembangkan menjadi wilayah pariwisata berikut potensi wilayah di pulau seluas 200 Ha itu. Sani berjanji akan menganggarkan rencana pengembangan dan pembangunan sarana pendukung yang akan masuk dalam anggaran APBD Kepri 2013. Lebih lanjut, kata penulis buku Untung Sabut, ini Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga akan bahu membahu merancang, misalnya areal penangkapan penyu, fasilitas pelabuhan yang akan dilengkapi ponton, pembangunan infrastruktur jalan, bantuan pendidikan. Dan, termasuk uang bantuan langsung senilai Rp250 juta untuk perluasan pembangunan masjid di pulau tersebut yang telah difasilitasi Kemenag. “Ini sebagai ungkapan rasa syukur pasca dibatalkannya Permendagri Nomor 44. Untuk itu, ini juga sebagai catatan penting yang harus dikerjakan Bapedda Provinsi. Yang paling penting jangan pernah jalan sendiri-sendiri, hingga tak terdapat kesepahaman dan kekompakan,” kata Sani sembari mengingatkan agar seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga dan menjalin tali silaturahim.

Sementara, Soeryo, yang juga menjadi Ketua Tim Judicial review Pulau Berhala ke Mahkamah Agung, mengingatkan agar pihak terkait dapat memperhatikan perihal kehidupan dan penghidupan warga pulau utamanya masalah sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. “Kalau masalah pengembangan pariwisata itu menjadi domain Pemkab Lingga,” imbuhnya. Dia juga akan membicarakan perihal apa yang menjadi skala prioritas untuk bersegera membangun Pulau Berhala, yang secara de facto dan de jure, telah menjadi hak sah sepenuhnya Provinsi Kepri. Jika memungkinkan langsung dianggarkan dalam APBD P (Perubahan) tahun ini.

Senada dikatakan Bupati Lingga, Daria bahwa pihaknya tetap memberikan konstribusi terhadap pulau terluar di Kabupaten Lingga. Tentunya dengan perencanaan yang terarah, sehingga dapat benar-benar dirasakan manfaatnya. Sempena kunjungan pertama orang nomor satu di Lingga ini, Pemkab Lingga juga berjanji akan membantu pengadaan pompong sebanyak 50 unit, menambah bantuan dari Pemprov Kepri yang juga memberikan 50 unit. Lebih jauh dia juga berjanji akan merealisir semua program pengembangan dan pembangunan Pulau Berhala pada APBD 2013. Terkait ada wacana penggantian Pulau Berhala dengan nama Pulau Berlian, penyandang gelar Datuk Setia Amanah dari LAM Lingga ini berpendapat, nama Pulau Berhala sejatinya sudah menjadi label yang tak bisa diubah lagi. “Saya rasa nama itu tak perlu diganti. Karena nama Pulau Berhala memiliki sejarah panjang dan telah terkenal di manca negara,”ujarnya. Namun dia juga tidak menampik, jika memang masyarakat seluruhnya setuju penggantian nama pulau tersebut prinsipnya, dia juga tak dapat menolak. Daria justru menghimbau, agar persoalan nama bukanlah prioritas saat ini. Yang terpenting hendaknya seluruh komponen masyarakat bahu membahu untuk dapat membangun Pulau Berhala secara bersama-sama. (jk,bp)