List/Grid Arsip Tag: apbd
BPK : APBD 27 DAERAH BERMASALAH
Jakarta (LINGGA POS) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan, setidaknya ada 27 pemerintah daerah (Pemda) yang pengelolaan pendapatan daerahnya bermasalah. Akibatnya, terjadi pengurangan penerimaan negara atau daerah senilai ratusan…
KETUA BPK RI : BPK BISA AUDIT INVESTIGASI APBD LINGGA
Dabo (LINGGA POS) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bisa melakukan audit investasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga jika ada rekomendasi dari DPRD Lingga. Hal itu…
KETUA BPK RI : BPK BISA AUDIT INVESTIGASI APBD LINGGA
Dabo (LINGGA POS) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bisa melakukan audit investasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga jika ada rekomendasi dari DPRD Lingga. Hal itu…
DPRD LINGGA AKHIRNYA TETAPKAN APBD LINGGA 2015 SEBESAR RP908 MILIAR
Daik (LINGGA POS) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga akhirnya menyetujui menetapkan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga tahun 2015 sebesar Rp908 miliar. Angka ini…
DPRD LINGGA SETUJUI APBD LINGGA 2015 RP860 MILIAR
Daik (LINGGA POS) – Melalui rapat paripurna yang berlangsung Rabu (17/12) siang, DPRD Kabupaten Lingga menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Lingga 2015 yang tertuang dalam Kebijakan Umum…
ALAT KELENGKAPAN BELUM SIAP, DPRD LINGGA TUNDA PENGESAHAN APBD-P 2014
Daik (LINGGA POS) – Pengesahan APBD P (Perubahan) Kabupaten Lingga 2014 kembali tertunda akibat belum lengkapnya alat kelengkapan dewan periode 2014-2019 yang baru dilantik pada Kamis (4/9-2014). Padahal seharusnya menjadi…
APBD P KEPRI 2014 RP 3,6 TRILIUN
Tanjungpinang (LINGGA POS) – APBD P (Perubahan) Provinsi Kepri 2014 disahkan oleh DPRD Kepri sebesar Rp 3,6 triliun. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilaksanakan oleh Gubernur Kepri HM Sani dan Wakil…
SEKARANG KEUANGAN PEMDA BISA DIPERIKSA LANGSUNG BPK RI
Tanjungpinang (LINGGA POS) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini bisa memeriksa langsung keuangan di daerah (Pemerintah Daerah/Pemda) tanpa harus menunggu laporan dari Inspektorat Daerah sebagaimana berlangsung selama ini. Hal itu…
Komentar-komentar