List/Grid Arsip Tag: Daerah
APA KABAR PENGURUS BP2K2S (UNTUK PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN SINGKEP) ?
Tanjungpinang, (LINGGA POS) – Gubernur dan kepala daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Kepri harus menjadi ujung tombak guna mewujudkan pemekaran 6 daerah otonomi baru (DOB) di Kepri yang telah digadang-gadang sejak…
MENDAGRI : 70 PERSEN PEMEKARAN DAERAH GAGAL SEJAHTERAKAN RAKYAT
Jakarta, (LINGGA POS) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai pemekaran wilayah yang sudah dilakukan hingga kini belum memberikan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan rakyat di daerah terkait. Dia…
71 KASUS KORUPSI DIVONIS BEBAS HAKIM TIPIKOR DI DAERAH
Jakarta, (LINGGA POS) – Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, ada 71 kasus korupsi yang divonis bebas oleh hakin pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah. Data itu didapat hingga akhir…
PEMERINTAH & DPR AGAR REVISI UU PEMDA
Jakarta, (LINGGA POS) – Pemerintah dan DPR harus memikirkan instrumen yang lebih kuat untuk mengatur kemungkinan penyalahgunaan praktik otonomi daerah (otda) selama ini. Pasalnya, banyak penyimpangan dalam praktik otda yang…
HINGGA OKTOBER 2012 SUDAH 170 KEPALA DAERAH TERJERAT KASUS HUKUM
Denpasar, (LINGGA POS) – Bukannya semakin berkurang, jumlah kepala daerah maupun wakilnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang terjerat kasus hukum utamanya korupsi, cenderung meningkat. Bayangkan, per…
HASIL RETRIBUSI LOKASI WISATA LINGGA
Daik (LINGGA POS) – Hasil dari retribusi (pungutan uang masuk) di kawasan-kawasan wisata di Kabupaten Lingga hingga Juni 2012, mencapai Rp26,4 juta. Jumlah itu mendekati target yang dipatok Pemkab Lingga…
Kepri Segera Punya Dewan Riset Daerah
(LP) Batam – Keinginan masyarakat Kepulauan Riau akan hadirnya sebuah lembaga riset yang akan menyediakan data digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan mendapat lampu hijau dari Dewan Riset Nasional. Hal ini…
TRILIUNAN DANA PENYESUAIAN KE DAERAH DIHAPUS
Jakarta,LP(2/3) – Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan segera direvisi. Langkah revisi ini mengikuti revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang…
Komentar-komentar