Tanjungpinang, (LINGGA POS) – Pencapaian target penerimaan dari sektor pajak bukan hanya tanggung jawab petugas pajak semata. Namun, juga menjadi tanggung jawab setiap individu untuk pembangunan negara. Jika semua individu sudah memiliki rasa tanggung jawab, maka sudah tentu akan memiliki kesadaran untuk menyisihkan sebagian dari yang dimilikinya dalam bentuk pajak kepada negara sesuai ketentuan yang telah berlaku. Dengan demikian maka target-target yang telah ditentukan akan dapat dicapai. Hal itu diungkap oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Pontas Pane, dalam acara Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (0P), yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Kepri lama, Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang, Selasa kemarin. “Sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan bangsa dan negara ini hampir sebesar 80 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari pajak,” terang Pontas. Lebih lanjut dia memaparkan, target penerimaan negara dari sektor pajak yang harus dikumpulkan oleh Dirjen Pajak tahun 2014 telah ditetapkan sebesar Rp1.110 triliun. Dari jumlah target tersebut, Kanwil DJP Provinsi Riau dan Provinsi Kepri telah diamanahkan untuk mengumpulkan pajak sebesar Rp18,1 triliun.Dari jumlah target pajak tersebut, khusus untuk Provinsi Kepri nilai pajak Orang Pribadi dan atau perorangan ditetapkan sebesar Rp6 triliun. (rasn,af)
TARGET PPh KEPRI Rp6 TRILIUN
Leave a Comment
Related Post
-
KAFILAH DARI 13 KECAMATAN MERIAHKAN MALAM TAKRUB MTQ VIII KABUPATEN LINGGA
Senayang, LINGGA POS - Kafilah dari 13 kecamatan yamg ada di Lingga bersama memeriahkan Malam…
-
SATBINMAS POLRES LINGGA GELAR FGD TENTANG PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN VIRUS CORONA
Dabo, LINGGA POS - Polres Lingga melalui Satbinmas Polres Lingga menggelar Forum Group Discussion (FGD)…
-
2015 – 2019, 473 KADES TERSANGKUT MASALAH HUKUM PENYALAHGUNAAN DANA DESA
Tanjungpinang, LINGGA POS - Sebanyak 473 Kepala Desa (Kades) di seluruh Indonesia tersandung masalah hukum…