Tanjungpinang,LP(6/3) – Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan yang ditaja Dinas Pendidikan Provinsi Kepri berlangsung di Hotel Aston, Tanjungpinang, Sabtu (3/3) dihadiri sekitar 700 orang peserta (dari target 800 orang peserta) antara lain Kakan Kemenag Kepri, Kadis Pendidikan Kabupaten/Kota se Kepri, staf pendidikan terkait se Kepri, Pengurus Korpri, termasuk Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kepri. Istimewanya rakor kali ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) Diknas RI, Musliar Kasim, yang pada rakor ini juga menyampaikan materi kepada para peserta tentang berbagai permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan seperti kompetensi guru, Kepala Sekolah dan perangkat sekolah lainnya.
Kadis Pendidikan Provinsi Kepri, Yatim Mustafa melaporkan kesiapan Kepri dalam menyambut Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, sesuai program nasional yang akan berlaku efektif pada Mei 2013. Ini merupakan terobosan pemerintah, setelah sebelumnya memberikan bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada siswa-siswa SD/SMP atau dengan program Wajar 9 Tahun yang telah berhasil dengan baik dan sangat membantu kepada rakyat yang tidak/kurang mampu untuk membiayai anak-anak mereka bersekolah. Dengan bergulirnya Wajar 12 Tahun, maka siswa-siswa dari tingkat SD, sMP sederajat hingga SMA/SMK akan mendapat dana BOS tersebut.
Gubernur Kepri HM Sani dalam sambutannya mengatakan, Kepri sebagai salah satu dari 10 provinsi di Indonesia telah melaksanakan komitmen dengan memberikan 20 persen alokasi dana APBD-nya untuk pendidikan. Ia berkeyakinan dan optimis Wajar 12 Tahun di Kepri dapat terlaksana dengan baik. “Kalau kita bersama dan berkoordinasi, Insyaallah tujuan kita menuntaskan persoalan di bidang pendidikan bukan mustahil,” ujar Sani. Kata dia, kalau dana BOS Kepri nanti sebesar Rp10 miliar, akan diusahakan menjadi Rp30 miliar,” katanya. Sani berharap, pada akhir jabatannya, dia dapat meninggalkan kenangan yang manis bagi warganya. Ia tak mau lagi mendengar ada sekolah yang bocor, kekurangan ruang kelas atau masih ada anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena orang tuanya tidak mampu. Keinginan itu merupakan mimpinya tapi harus menjadi mimpi bersama seluruh masyarakat Kepri. Uang, tekannya, bukan merupakan persoalan utama sebagai rintangan mewujudkan mimpi tersebut, karena itu semua bisa dilakukan bersama secara ‘patungan’ dengan pemerintah kabupaten/kota se Kepri. “Saya kira, (mengenai alokasi dana, red) Komisi IV DPRD Kepri akan setuju ini, apalagi ini untuk kebaikan bersama dan hajat hidup orang banyak. Dewan pasti setuju,” imbuhnya.
Pernyataan Sani ditanggapi langsung oleh salah seorang anggota Komisi IV DPRD Kepri, Fahmi Fikri yang juga hadir. Kata dia, prinsipnya pihaknya senantiasa mendukung upaya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas SDM Kepri. “Program yang baik untuk masyarakat dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, saya kira wajar diberikan apresiasi,” ujar Fahmi. (rasn)
Loading ...