4 ISU KRUSIAL HARUS DITUNTASKAN PARIPURNA DPR RI

Jakarta, (LP) – Sembilan fraksi DPR belum menemukan kesepakatan terkait 4 isu krusial RUU Pemilu. Pansus RUU Pemilu akhirnya sepakat untuk menyerahkan pengambilan keputusan RUU Pemilu ketingkat paripurna yang akan dilangsungkan hari ini (11/4). Keputusan itu diperoleh setelah pansus mendengarkan sikap akhir 9 fraksi, dalam rapat di Gedung DPR yang berakhir Selasa kemarin.

Empat isu krusial yang selama ini mengganjal penyelesaian RUU Pemilu itu adalah : penentuan ambang batas (parliamentary threshol/pt), daerah pemilihan (dapil), konversi suara menjadi kursi, dan sistem pemilu. Termasuk juga mengenai pembatasan dana kampanye. Pansus tidak membahas apakah akan memakai mekanisme voting atau tidak, di dalam rapat paripurna tersebut. Selain itu sesi lobi yang sebelumnya disiapkan sebelum rapat paripurna, dihapuskan. “Jadi kita besok (hari ini, red) langsung masuk ke paripurna,” kata ketua pansus RUU Pemilu, Arif Wibowo.

Pihak pemerintah yang diwakili Menkum dan HAM Amir Syamsuddin, mengakui faham akan adanya perbedaan pandangan antar fraksi itu. “Semoga dapat ditempuh jalan terbaik untuk isu-isu krusial tersebut,” kata Amir. Di satu sisi, selepas rapat DPR, parpol koalisi langsung merapat ke kediaman Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, Syariefuddin Hasan, di Widya Chandra. Hadir pada pertemuan itu Partai Demokrat, PAN, PPP, PKB, Golkar, minus PKS. Sumber menyebutkan, mereka akan menyamakan persepsi agar dapat mengambil keputusan ‘terbaik’ soal RUU Pemilu di rapat paripurna. “Sejauh ini anggota Setgab sudah solid soal PT mengarah ke 3,5 persen,” jelas Hasrul. Namun kata dia, Golkar masih berkukuh di PT 4 persen atau dengan memilih sistem pemilu tertutup. Sedangkan Partai Demokrat dan anggota koalisi lainnya memilih sistem pemilu tertutup.

Di prediksi rapat hari ing akan alot. Menurut pengamat politik Arya Charta, hal itu utamanya dimasalah PT. “PT menentukan komposisi kekuatan di DPR, dan akhirnya menentukan syarat dukungan partai dalam Pilpres,” ujar Arya. Kata dia, Golkar yang mewacanakan mengusung ketua umumnya Aburizal Bakrie, sebagai Capres, masih ngotot agar PT dikembalikan ke angka 5 persen. “Sementara partai-partai menengah ingin PT 2,5 persen-3 persen yang ingin tokohnya maju sebagai Capres,”tambahnya. (ph,ajs/ks,bsc)

Kategori: NASIONAL Tags: , ,
Topik populer pada artikel ini:

Berikan Komentar

Kirim Komentar

Bookmark dan Bagikan

Lingga Pos © 2018. Hak Cipta dilindungi undang-undang. Powered by Web Design Batam.