Jakarta (LINGGA POS) – Setidaknya, ada 9 kali pemilihan umum (pemilu) dalam setiap tahunnya bulannya di Indonesia. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi negara paling sibuk di dunia dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar psikologi politik Hamdi Muluk, dalam agenda diskusi MPR RI dengan tema Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dalam Konstitusi, di Komplel Parlemen MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin lalu. “Jika dipukul rata, setiap minggu ada 2 kali pemilu Kepala Daerah (pilkada). Bisa dibayangkan betapa sibuknya negara ini,” ujar Hamdi.
Bukan rahasia umum lagi, menurutnya, jika penyelenggaraan pilkada membutuhkan biaya yang sangat besar namun tanpa menghasilkan kualitas pemimpin daerah yang mumpuni. Mahalnya biaya pilkada, karena banyaknya calon pimpinan daerah yang tidak dikenal dan tidak berakar di masyarakat, sehingga membutuhkan banyak uang agar mendapatkan popularitas secara instan.
Selain itu kata Hamdi, pilkada sangat rawan korupsi, meskipun secara prinsip pemilu langsung kepala daerah sangat baik untuk mendekatkan demokrasi pada level masyarakat lokal. “Prinsip mendekatkan demokrasi pada masyarakau itu bagus, namun perlu dibarengi dengan mencari cara menghasilkan kualitas orang yang baik pula. Korupsi sangat besar di sini,” jelas Guru Besar Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Korupsi hadir karena saat ini parpol gagal dalam pelaksanaan pengkaderisasian dan mencari orang-orang terbaik. Menurutnya, parpolparpol tidal lagi menjadi magnet bagi orang-orang berkualtas baik secara moral. Hal ini misalnya terjadi saat para politisi membeli harga dengan nominal uang yang biasanya ditetapkan parpol agar calon tersebut bisa maju menjadi kandidat Kada. “Pasti tidak banyak menarik orang-orang baik. Mereka pasti sulit masuk partai karena sudah harus nego terlebih dahulu,” padahal kita yakin prinsip mengedepankan orang-orang baik itu telah diyakini sejak dulu, lanjut Hamdi.
“Di Indonesia ini lucu, orang baik tidak dpat posisi di parpol. Sedangkan orang tidak punya kapasitas bahkan tidak masalah, walaupun tersangkut masalah hukum. Sekarang kita ketahui hampir 50 pesen pemilu kada bermasalah. (h2/ol-2)
Loading ...