Jakarta, (LINGGA POS) – Masalh pendidikan di Indonesia ternyata bukan domain Dinas Pendidikan, meski secara teknis memang lembaga kedinasan itu berada di barisan paling depan yang bisa membuat hitam-putihnya dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan juga menyangkut harkat kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya untuk peningkatan pembangunan SDM, maka tak kurang, Menkokesra HR Agung Laksono perlu mengapresiasi langkah beberapa pihak yang ingin memajukan pendidikan, terutama yang berbiaya murah untuk masyarakat yang kurang mampu.
Maka seperti kata Agung, pendidikan adalah sarana terbaik untuk membentuk SDM yang andal yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Penyediaan sarana pendidikan berbiaya murah harus terus digalakkan.
Selama ini biaya pendidikan di Indonesia membutuhkan biaya cukup besar, yakni Rp300 triliun per tahun. Biaya itu ternyata banyak tersedot hanya untuk membayar gaji guru. Tapi Menkokesra tak urung memberi rambu-rambu. “Pemerintah pusat ke depannya tidak akan selamanya membantu menanggung biaya pendidikan di daerah, karena itu akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (kabupaten/kota),” kata dia.
Agung mengatakan hal itu beberapa waktu lalu di Semarang, terkait masih banyaknya keluhan masyarakat atas mahalnya biaya sumbangan sekolah. Biaya itu mestinya ditanggung oleh Pemda setempat, sementara memang pemerintah memang masih membantu, namun tidak selamanya demikian.
Dengan adanya otonomi daerah, tentu Pemda bisa mengukur seberapa besar biaya yang dibutuhkan. Jika hal itu terlaksana, maka akan sangat mendukung pencanangan wajib belajar yang tidak hanya 9 tahun, tetapi 12 tahun. (mi)
Loading ...