Tanjungpinang, (LINGGA POS) – Gubernur dan kepala daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Kepri harus menjadi ujung tombak guna mewujudkan pemekaran 6 daerah otonomi baru (DOB) di Kepri yang telah digadang-gadang sejak tengah tahun lalu. Yakni Kabupaten Kundur (Karimun), Kabupaten Kepulauan Singkep/KKS (Lingga), Kabupaten Natuna Barat (Natuna), Kabupaten Natuna Selatan (Anambas), Kabupaten Bintan Utara (Bintan) dan Kabupaten Bintan Pesisir (Bintan). Dengan terbentuknya 6 DOB tersebut, kelak Provinsi Kepri memiliki sebanyak 13 kabupaten/kota. “Gubernur harus jadi ujung tombaknya bersama DPRD Kabupaten/Kota dan provinsi sendiri sementara di pusat wakil kita (di DPR RI) juga harus berjuang secara maksimal,” kata Sudirman, seperti dikutip dari Tanjungpinang Pos, kemarin.
Dia berpendapat, tidak ada ruginya jika dilakukan pemekaran wilayah karena hal itu jelas semua aspek akan bertambah seperti anggaran pembangunan, lapangan kerja, perkembangan ekonomi dan adanya penambahan jumlah kursi di DPR. Kalau saat ini Kepri punya 3 orang anggota DPR, dengan adanya DOB itu, Kepri akan mendapat jatah lebih dari 5 kursi. Hanya saja, seperti yang banyak terjadi di masing-masing kabupaten terkait, kecuali di Karimun. Di Kabupaten Lingga misalnya, yang semula cukup menggebu-gebu, sejak dibentuknya BP2K2S beberapa waktu lalu dengan ketua Agus Norman, malah tidak nampak sama sekali aktivitasnya kalau tidak boleh dikatakan jalan ditempat alias mandul atau bahkan mati suri. Sebagian kalangan berpendapat penunjukan ketua untuk kerja yang cukup prestisius tersebut, salah alamat dan tidak kredibel. Jika benar apa yang diungkapkan oleh mantan Ketua DPRD Lingga Alias Wello bahwa dia telah menyumbang dana sedikitnya Rp50 juta sebagai awal langkah perjuangan terbentuknya KKS, maka hal itu perlu dipertanyakan kepada pihak-pihal terkait sampai setakat mana amanah yang telah dipercayakan masyarakat kepada mereka telah berjalan dan apa hasil yang telah dicapai. (arn,tp)
Loading ...