SANI : MARI KITA TINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK

Tanjungpinang, (LINGGA POS) – “Semua berkaitan dengan pembangunan. Dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, jelas menentukan proses pembangunan di Provinsi Kepri. Oleh karena itu, pajak harus dilaksanakan dengan baik. Pajak juga sebagai tolak ukur pencapaian kesejahteraan masyarakat secara utuh,” demikian antara lain dikatakan Gubernur Kepri HM. Sani pada kegiatan ‘Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2013’, di Aula Kantor Gubernur lama, Jalan Basuki Rachmat, Tanjungpinang, Kamis kemarin. Hadir pada kegiatan tersebut Wagub Kepri HM. Soerya Respationo, Kakanwil Dirjen Pajak Riau dan Kepri Edi Slamet Rianto, para pimpinan FKPD Kepri, beberapa kepala SKPD Pemprov Kepri, para pengusaha di Kepri dan tokoh masyarakat lainnya. Sani menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kepri dapat meningkatkan pembayaran pajaknya, mengingat pajak adalah juga sebagai pengatur instrumen pembangunan di daerah itu sendiri. Suatu daerah akan mengalami hambatan dalam upaya membangun daerahnya bila masyarakatnya tidak taat kepada kewajibannya membayar pajak. Dipastikan semakin cepat proses pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan di daerah akan dapat direalisasikan bila masyarakatnya taat membayar pajak. Ini berkaitan dengan usaha dan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan rehabilitasi terhadap ribuan rumah tidak layak huni (RTLH), pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi dari pemerintah utamanya kepada para pengusaha di Kepri yang selalu taat pajak dan membayar kewajibannya tepat waktu sehingga tentu sangat membantu dalam proses pembangunan di Kepri khususnya. 35.000 RTLH di Kepri. Disebutkan Sani, sesuai data dari BPS, saat ini di Kepri terdapat sekitar 35.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Sedangkan Pemprov Kepri bekerja sama dengan Pemkab/Pemkot setakat ini telah berhasil merehab sebanyak 4.000 unit RTLH pada setiap tahun berjalan. “Kita mau semua RTLH yang telah terdata itu dapat segera kita rehab sehingga menjadi berstatus layak huni. Dan tentu ini memang memerlukan biaya yang tidak sedikit pula,” ujarnya. 2012, Rp17 Triliun Masuk Kas Daerah. Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepri, Edi Slamet Rianto mengatakan, pada tahun 2012, dana pajak yang masuk ke Kas Daerah seluruhnya mencapai Rp17 triliun untuk wilayah Riau dan Kepri, ini meningkat sebesar 106 persen dibanding 2011. Sebesar Rp5 triliun diantaranya adalah dana wajib pajak yang berhasil dikumpulkan di Kepri. “Setiap tahun kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sudah semakin baik, di Riau maupun di Kepri. Ini artinya masyarakat sudah menyadari bahwa sesungguhnya pajak merupakan sebagai faktor inti guna menunjang pembangunan,” papar Edi. (ph,rasn)