Rp1,07 TRILIUN BANGUN PULAU TERDEPAN DI KEPRI

Tanjungpinang, (LINGGA POS) – Jika pada 2012 pemerintah pusat telah mengeluarkan dana sebesar Rp179,2 miliar, maka untuk tahun ini, seluruhnya sebesar Rp1,07 triliun telah dianggarkan pemerintah pusat untuk membangun pulau-pulau terdepan di wilayah Provinsi Kepri yang berjumlah sebanyak 19 pulau terdepan. Dana sebesar itu akan digunakan antara lain berupa dana dari dekon, tugas perbantuan dan dana alokasi khusus (DAK). Hal itu dikatakan Kepala Badan Perbatasan Provinsi Kepri Edi Sofyan, dalam kegiatan rapat koordinasi pembangunan 17 kecamatan di Pemprov Kepri, di Hotel Aston, Tanjungpinang, Rabu kemarin.

Provinsi Kepri seperti diketahui memiliki sekitar 2.408 pulau dimana hanya 4 persen saja wilayahnya berupa daratan sementara sisanya adalah lautan. Dari jumlah pulau sebanyak itu tercatat 19 pulau diantaranya dikategorikan sebagai pulau terdepan atau berbatasan langsung dengan negara lain. Letaknya yang cukup strategis, membuat pemerintah pusat memberikan perhatian lebih, mengingat pula Provinsi Kepri berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Adapun ke-19 pulau terdepan di Kepri tersebut adalah :

Yang berpenghuni yakni,

1. Pulau Karimun Kecil, 12 KK, luas 8,10 Ha
2. Pulau Pelompong, 5 KK, 1 Ha
3. Pulau Senoa, 50 Ha
4. Pulau Subi, 200 Km2

Yang Tidak Berpenghuni :

1. Pulau Nipah (sudah direklamasi) luas 60 Ha
2. Pulau Hiu Kecil, 0,5 Ha
3. Pulau Batu Berhenti, 90 m2
4. Pulau Sekatung, 20 km2
5. Pulau Semiun, 8 Ha
6. Pulau Sebetul, 30 Ha
7. Pulau Nongsa, 1 Ha
8. Pulau Tokong Malang Biru, 1 Ha
9. Pulau Damar, 0,25 Ha
10. Pulau Mangkai, 30 Ha
11. Pulau Boro, 1 Ha
12. Pulau Berlayar 1 Ha
13. Pulau Nanas, 1 Ha
14. Pulau Sentut, 3 Ha
15. Pulau Kepala, 3 Ha.

Dalam sambutannya, Wagub Kepri HM Soerya Respationo mengatakan, bahwa pulau-pulau terdepan memang mutlak harus diperhatikan karena merupakan sebagai ujung tombak kedaulatan negara. “Di sisi lain, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, justru telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasan melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan. Karena itu jangan sampai masyarakat yang tinggal di pulau perbatasan lebih mudah mendapatkan akses pelayanan administrasi dari negara tetangga tersebut,” tegas Soerya. “Karena itu kita harus bersama-sama membangum pulau-pulau perbatasan tersebut dari sekarang. Jangan, ketika sudah ada masalah baru kita bergerak. Mari kita bersama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan Kepri, serta yang membidangi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kepri untuk benar-benar menjaga dan mengelola wilayah perbatasan sebagai beranda depan NKRI yang aman, tertib dan maju,” ingat Soerya, dan menekankan pengelolaan wilayah perbatasan adalah menjadi hal yang sangat penting dan strategis. (rasn,bp)