Jakarta, (LINGGA POS) – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan dari pertemuannya bersama Gubernur se-Indonesia terkait pengendalian kosumsi BBM bersubsidi, semua gubernur menyatakan setuju usul pengendalian kosumsi BBM bersubsidi. Masukan dari Pemda terus diminta, karena mereka dinilai yang bakal paling berperan membatasi penggunaan BBM bersubsidi. “tidak ada yang tak setuju, mereka malah banyak memberi dukungan ‘ayo naikkan saja’, ada juga yang menyatakan opsi yang lain lebih bagus,” kata Gamawan, ditemui wartawan di Kemendagri, Selasa (16/4). Tiap gubernur, ujar dia, memiliki pendapat yang berbeda. Namun, setelah masing-masing mendapat penjelasan dari Menko Perekonomian, semua kemudian menyatakan setuju dan memahami usulan pengendalian harga BBM bersubsidi tersebut. Saat ditanya terkait opsi apa saja yang akan diambil, Gamawan enggan membeberkan. Pemikiran-pemikiran dari rapat kerja dengan para gubernur ini akan dibawa dan dirapatkan bersama presiden. “Tapi sekali lagi, ini bukan wacana dan memang harus ada persiapannya, kalau opsi satu persiapannya bagaimana dan sebagainya,” katanya.
Pemerintah pun, imbuhnya, menjamin ketersediaan BBM bersubsidi dan jenis BBM lainnya. Karena subsidi BBM diatur dalam APBN, maka penggunaannya harus dibatasi dan dikendalikan hanya untuk warga kelas menengah ke bawah.”Subsidi itu sudah melebihi target bulanan tiap bulannya. Sekarangkan kuotanya sampai akhir tahun dihitung. Katakanlah Oktober sudah habis, bagaimana dengan stok November? Oleh karena itu ini ada pengendaliannya dari pemerintah,” terang Gamawan. Ada 2 opsi pengendalian BBM bersubsidi yang kini mengemuka. Pertama, harga BBM dinaikkan untuk kendaraan pribadi Rp6.500 per liter serta Rp4.500 per liter untuk sepeda motor, angkutan umum dan angkutan barang. Kedua, berupa pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan memasang alat perekam sebagai penghubung sistem radio freequency identification (RFID). Kedua opsi yang bertujuan mengendalikan kosumsi BBM bersubsidi itu diajukan pemerintah untuk menekan defisit anggaran dari pembengkakan subsidi BBM. Kenaikan harga BBM tersebut diusulkan hanya berlaku untuk pemilik mobil pribadi. Alasannya, anggaran subsidi energi, khususnya BBM bersubsidi selama ini justru dinikmati oleh orang kaya. Di sisi lain, anggaran subsidi BBM ini ditekan agar lebih tepat sasaran sehingga harga BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum diusulkan untuk tidak naik. Kebijakan ini diusulkan akan diterapkan mulai Mei 2013. (ksa,k)
Loading ...