Dabo (LINGGA POS) – Dijadwalkan pada awal Desember ini, Kecamatan Singkep akan memulai pelaksanaan program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN). Penataan ruang berkenaan dengan sarana dan prasarana penerapan Paten di Kantor Kecamatan Singkep, Jalan Garuda, Dabo Singkep sudah kelar 90 persen dari target yang telah ditentukan. Camat Singkep, Kisan Jaya ditemui dikantornya, Sabtu kemarin mengatakan diharapkan daerah yang dipimpinnya merupakan daerah percontohan dari program Paten bagi daerah kecamatan lainnya di Kabupaten Lingga. “Melalui Paten, kelak semua aturan dan prosedur pengurusannya akan disosialisasikan melalui billboard yang dipasang di dinding kantor. Agar dapat berjalan dengan efektif, kami juga minta dukungan dari masyarakat untuk bersama membantu menyukseskan Paten ini,” kata Kisan. Menurut dia, penerapan Paten pada intinya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik dan maksimal kepada masyarakat. “Harapan kami semoga Paten berhasil dengan baik di Singkep, sehingga kecamatan yang ada di Lingga dapat mengikutinya,” tambahnya.
PELAYANAN SATU PINTU.
Seperti diketahui, Paten adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Dalam pengertianlain, adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolannya mulai dari permohoman hingga penerbitan dokumen, dilakukan melalui satu pintu atau satu meja/loket pelayanan saja. Yakni meliputi : A. Pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi KTP (KTP/e-KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan B. Pelayanan Administrasi Perizinan, meliputi Izin Gangguan (HO), Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB), Izin Pedagang Kaki Lima (PKL), Izin Penyelenggaraan Pondokan, Izin Pemakaman dan lain-lain. Program Paten dilaksanakan sesuai yang diamanahkan dalan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 tahun 2010 sebagai salah satu program prioritas Direktur Jenderal (Dirjen) Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. (aqsa rahardian)
Loading ...