ADA 3 LAHAN ‘BASAH UNTUK KORUPSI

Jakarta (LINGGA POS) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, saat ini korupsi di Indonesia sudah sistematik dan kian memprihatinkan. Setidaknya, menurut dia, terdapat 3 lahan ‘basah’ yang memiliki banyak celah korupsi. “Yaitu bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, lingkungan dan perpajakan,” kata dia ketika menjadi pembicara di rapat kerja nasional salah satu partai, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa kemarin. Abraham memaparkan liberalisasi bidang pangan menjadi masalah yang kian serius di Tanah Air. Kondisi ini menjadi ironis mengingat Indonesia dulu pernah melaksanakan subsidi pangan, namun sekarang malah melakukan liberalisasi di bidang tersebut. “Padahal, Amerika Serikat sebagai negara yang dikenal liberal tidak pernah meribalisasi bidang pangan. Ini ironis dan merugikan masyarakat,” kata dia. Korupsi sekarang mengevolusi dan regenerasi. Evolusi perilaku korupsi berubah dari yang bersifat tradisional menjadi white collar crime yang sistimatik. “Saat ini, regenerasi koruptor telah terjadi seperti yang tercermin dari banyaknya pelaku korupsi berusia muda,” tambahnya.

GRAND CORRUPTION. 

Abraham menampik tudingan institusinya tebang pilih dalam memberantas korupsi. Dalam menangani perkara korupsi pihaknya memiliki skala priotas yang melibatkan pejabat negara. “KPK menyebut kasus yang menjadi prioritas itu dengan istilah grand corruption, yaitukorupsi yang melibatkan pejabat penyelenggara negara dan mengakibatkan kerugian negara yang signifikan,” tambahnya. Dia menegaskan, korupsi dalam bidang ketahanan pangan merupakan masalah yang menjadi prioritas bagi KPK. “Sebagai negara agraria, ironis. Indonesia mengimpor bahan pangan. Permainan antara mafia impor dan pemerintah telah merugikan ketahanan pangan Indonesia. “Sebanyak 28 juta rakyat Indonesia berada pada garis kemiskinan akibat permainan oknum kartel impor. Ketahanan pangan Indonesia akan semakin hancur jika liberalisasi sekitar pangan terus berlanjut,” ujarnya. Contohnya, praktik kotor kartel impor dalam bidang ketahanan pangan sehingga sebagai negara maritim yang luas, Indonesia masih mengimpor garam. “Beras kita masih impor, garam kita masih impor. Kenapa semua ini terjadi? Karena masih adanya praktik-praktik kartel impor. Ada persekongkolan jahat antara aparat negara dengan penguasa hitam yang berkecimpung di sektor impor. Inilah yang terjadi sampai kini.

HABISKAN Rp2,276,89. 

Kebocoran pada sektor ini, lanjut dia, berimbas pada kerugian pendapatan negara. Utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2013 mencapai Rp2,276,89 triliun. Pencurian yang dilakukan oknum asing dan pengusaha mengakibatkan Indonesia tak bisa menghasilkan pendapatan maksimal dari sumber daya alamnya yang melimpah. Dia menyebut pemimpin yang korup sama dengan pembunuh berdarah dingin. Karena itu, Abraham menyarankan semua masyarakat untuk memerangi korupsi demi perubahan yang fundamental. “Sampai saat ini kita belum mampu menghasilkan pendapatan yang maksimal dari hasil sumber daya alan kita karena dirampok orang-orang asing dan para petinggi negeri ini yang korup,” pungkas Abraham. (ali,l6)

Kategori: NASIONAL
Topik populer pada artikel ini:

Berikan Komentar

Kirim Komentar

Bookmark dan Bagikan

Lingga Pos © 2018. Hak Cipta dilindungi undang-undang. Powered by Web Design Batam.