Jakarta (LINGGA POS) – Penelitian Lembaga Policy Research Network (PRN) bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) menyatakan, biaya untuk menjadi anggota DPR sangat mahal bahkan mencapai Rp1,18 miliar – Rp4,6 miliar. Biaya itu menjadi sangat mahal karena sejumlah alokasi seperti percetakan, tekstil, transportasi, komunikasi, mass media, pengerahan massa dan sebagainya. Peneliti LPEM FEUI Teguh Dartanto mengatakan, bila ada calon legeslatif (caleg) yang mengeluarkan uang di atas Rp4,6 miliar, ada kemungkinan ia mencoba melakukan tindakan untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan ketika nanti menjabat anggota DPR. Sementara dari hasil penelitian Lembaga Survei Link Associated (LSLA) Bengkulu, misalnya di daerah itu diprediksi terjadi putaran uang hingga Rp80 triliun selama jelang Pemilu 2014. Angka itu didapat dari perkiraan ongkos politik dari total 2.500 caleg yang akan bersaing di Bengkulu. Analisis LSLA, modal yang harus disiapkan seorang caleg duduk di DPR antara Rp1 miliar – Rp2 miliar, DPD Rp2 miliar, DPRD Provinsi Rp500 juta dan untuk DPRD Kabupaten/Kota Rp200 juta – Rp400 juta. “Dari masing-masing biaya modal ini bila dikalkulasikan akan didapat angka Rp8 triliun,” kata Ketua LSLA, Muchdimon Muchlis.
LEBIH DARI RP9,3 MILIAR TIDAK RASIONAL?
Biaya kampanye ini naik empatkali lipat dibanding dengan Pemilu 2009 yang hanya berkisar Rp250 juta per caleg. Dari rincian LPEM FEUI, rentang biaya kampanye caleg DPR yakni kurang dari Rp787 juta (kurang/sedikit); Rp787 juta – Rp1,18 miliar (optimal); Rp1,18 miliar – Rp4,6 miliar (wajar); Rp4,6 miliar – Rp9,3 miliar (tidak wajar); dan lebih dari Rp9,3 miliar (tidak rasional). Jadi, berapa sebenarnya dana yang dibutuhkan seorang caleg untuk membeli 1 kuri di DPR alias memuluskan langkahnya ke parlemen? Tantowi Yahya (Golkar) sudah menyiapkam dana Rp2 miliar. Pada Pemilu 2009 dia menghabiskan dana kampanye Rp800 juta. Martin Hutabarat (Gerindra) di tahun yang sam juga menghabiskan dana Rp1,5 miliar dan untuk Pemilu 2014 dia mengaku sudah menyiapkan Rp1,5 miliar. Hajrianto Thohari, Wakil Ketua MPR mengaku caleg harus punya dana besar terkait sistem politik saat ini yang proporsional terbuka. Para caleg tidak saja harus bersaing dengan caleg lain, tetapi juga dengan sesama satu partai pengusungnya. Namun, modal finansial itu bisa ditekan jika sang caleg sudah punya modal sosial (publil figur). Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung (PDIP) dalam diskusi buku ‘Basa-Basi Dana Kampanye’, belum lama ini mengatakan, anggota legeslatif cenderung berbohong mengenai besarnya dana kampanye. Menurut dia, ada seorang anggota legeslatif yang mengeluarkan dana hingga Rp20 miliar untuk dana kampanye. Senada dikatakan Meutya Hafid (Golkar) yang mengaku menyiakan Rp1 miliar, mengatakan, “Itu untuk operational cost (biaya operasional), pengenalan, keliling kampanye di tingkat kabupaten/kota,” kata dia dirilis dari Vivanews.com.
GAJI ANGGOTA DPR RI TERTINGGI KE-4 DI DUNIA.
Indonesia adalah negara peringkat ke-4 tertinggi di dunia yang memberikan gaji bagi anggota DPR (parlemen)nya atau sekitar Rp1 miliar, atau 18 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya! Dikutid dari Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF) gaji itu mengalahkan yang diterima anggota parlemen sekelas Amerika Serikat. Ironisnya, justru di negara-negara yang nota bene miskin, gaji anggota legeslatifnya yang super tinggi. Sebut saja Nigeria yang di peringkat 1 (116 kali lipat), ke-2 Kenya (76 kali lipat) dan ke-3 Ghana (30 kali lipat). (jk,mtvnc,vnc)