ANGGARAN PILKADA SERENTAK KEPRI CAPAI RP107,6 MILIAR

Tanjungpinang (LINGGA POS) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Robert Iwan Loriaux mengatakan sebagai tahap awal, pihaknya telah mengalokasikan dana sebesar Rp80 miliar untuk dana cadangan dari alokasi dana Pilkada Kepri tahun ini dalam APBD Murni 2015. Sisanya Rp27,6 miliar akan kembali dialokasikan dalam APBD Perubahan (APBD P) 2015. Disebutkan, anggaran pelaksanaan Pilkada di Kepri totalnya mencapai Rp107,6 miliar tersebut sesuai pengajuan tiga lembaga terkait yakni KPU Kepri, Bawaslu dan Polda Kepri usai melakukan pembahasan. Dari jumlah tersebut, KPU Kepri mengajukan anggaran sebesar Rp62,5 miliar, Bawaslu Rp32,8 miliar dan Polda Kepri (untuk pengamanan) sebesar Rp12,3 miliar. “Dari total Rp80 miliar tahap awal alokasi dana tersebut yang sudah tersedia di APBD Murni Kepri, setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dibagi kepada KPU Kepri sebagai dana awal Rp62,5 miliar, Bawaslu Rp12 miliar dan Polda Kepri Rp5,5 miliar,” ungkap Robert. Kekurangan dana yang belum diserahkan sesuai pengajuan dari ketiga lembaga (Bawaslu Rp12 miliar dan Polda Kepri Rp5,5 miliar) akan kembali dialokasikan pada APBD P 2015 melalui pengajuan dan pembahasan di DPRD Kepri,” kata Robert.  
Sementara KPU Kepri menyatakan, dari laporan masing-masing KPU Kabupaten/Kota telah  mengalokasikan anggaran Pilkada bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota di APBD Murni yakni Bintan Rp8,9 miliar, Batam Rp28 miliar dan Lingga Rp8 miliar. Sedangkan Anambas, Natuna dan Karimun akan dialokasikan dalam APBD P 2015. Dengan demikian, bagi KPU kabupaten/kota yang dananya belum tersedia tidak dapat melaksanakan tahapan Pilkada karena masih menunggu pengalokasian dan pengesahan di APBD P.  
Anggota KPU Kepri Arison mengatakan, alokasi dana yang paling membebani anggaran Pilkada adalah untuk dana sosialisasi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang mencapai angka Rp4,185 miliar (biaya pencetakan baliho, spanduk dan sebagainya) yang akan dibagikan kepada masing-masing calon. Setidaknya, ada sekitar 11 item kegiatan seperti pengadaan perlengkapan TPS, logistik, perekrutan dan pembayaran honor PPK dan PPS dan lainnya. (ph,bt)