Jakarta, LINGGA POS – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan melakukan relaksasi terhadap ekspor mineral mentah dan tetap akan mengimplementasikan kebijakan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). “Kita tidak akan terpengaruh dengan pelaku usaha yan coba mendesak pemerintah agar bisa mengekspor mineral mentah,” kata Menteri ESDM Sudirman Said, di Jakarta, Senin (7/9). Sudirman mengungkap, desakan relaksasi itu ditengarai berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) bauksit. Mereka (pemegang IUP, red) menginginkan insentif untuk mempercepat pembangunan smelter dengan salah satu idenya adalah memberi kelonggaran ekspor tersebut. “Ya, di situ ada ide bagaimana kalau pembangunan smelter sudah 10 persen diberikan insentif, dengan maksud agar ada devisa masuk sehingga pasar logistik akan terbantu, cashflow marak dan kegiatan pembangunan hidup lagi,” tambahnya. Namun, ide itu juga ditentang oleh para pemegang IUP lain yang nota bene telah membangun smelter. Lagi pula Kementerian ESDM tetap bersikukuh-apalagi niat Presiden RI joko Widodo yang mendorong hilirisasi- menjadi alasan Kemen ESDM tetap pada kebijakan yang ada. Tercatat, hingga kini sudah ada 88 pemegang IUP yang sedang membangun 72 smelter pada 2015. Sejauh ini ada 88 pemegang 9 smelter dari 72 smelter pada tahun ini. Yakni, 9 smelter dibangun oleh 14 pemegang 14 IUP yang perkembangan pembangunannya sekitar 6 persen – 10 persen (baru mencapai izin amdal), 16 pemegang IUP sekitar 11 persen – 30 persen (sudah konstruksi awal, 13 smelter yang dibangun 18 pemegang IUP (mencapai konstruksi tengah), 9 smelter oleh 9 pemegang IUP (tahap konstruksi akhir) dan 25 smelter oleh 28 pemegang IUP yang sudah mencapai tahap commisioning (produksi). “Lebih dari 25 smelter akan selesai dalam waktu dekat. Separuhnya selesai tahun depan. Itu merupakan suatu kajian dan kesimpulannya kita tetap pada kebijakan yang ada,” tegas Sudirman. (jrs/mi)
Loading ...