Batam, LINGGA POS – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Aziz meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kepri Agung Mulyana memberikan perhatian dan membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga dan Pemkab Anambas, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Pasalnya, dari tujuh kabupaten/kota se-Kepri kedua daerah tersebut mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari pihaknya. “Penilaian pengelolaan keuangan di Lingga dan Anambas relatif kurang baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kepri. Karena itu kita minta agar Pejabat Gubernur dapat memberikan perhatiannya,” kata Harry, anak jati Kepri mantan anggota DPR RI ini kepada wartawan di Hotel Novotel Batam, Sabtu (12/9). Menurut Harry, secara keseluruhan pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda) di Kepri termasuk baik, karena pemerintah provinsi (Pemprov) Kepri sendiri sudah lima tahun berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, yang dibanding rata-rata nasional, opini pengelolaan keuangan Kepri relatif lebih baik dengan capaian lebih dari 50 persen mendapatkan WTP. “Secara nasional, dari 538 pemda se-Indonesia Kepri termasuk baik. Tidak ada yang ada yang mendapat opini disclaimer,” tambahnya. Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BPK Kepri, Muhaimin mengatakan, pihaknya hanya memberi pendapat dalam pengelolaan keuangan suatu daerah dengan penilaian WDP atau WTP. “Sepanjang pola belanja pemerintah daerah efisien, maka tentunya tidak ada masalah,” imbuh Muhaimin. “Ya, untuk mendapatkan penilaian WTP dari BPK itu sebenarnya tidak sulit. Syaratnya hanya membelanjakan keuangan daerah sesuai ketentuan yang ada,” pungkas Harry. (ph,af)
Loading ...