Jakarta, LINGGA POS – Dari hasil rapat koordinasi (rakor) antara Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Menteri Koordinator (Menko) Maritim RI Luhut Binsar Panjaitan di Ruang Rapat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim di Jakarta, Rabu (5/4) berhasil diambil beberapa pokok kebijakan khususnya bagi kegiatan ekonomi di ruang laut hingga 12 mil, sehingga dapat memeberikan kontribusi signifikan untuk Kepri. Antara lain untuk pengelolaan labuh jangkar dan harus ada holding yang profesional serta saat ini dilakukan audit yang menyeluruh. Hadir dalam rakor yang juga membahas laporan Satgas Pengelolaan dan Pengamanan Laut di Kawasan Lego Jangkar di Selat Philip (Pulau Nipah) dan Selat Singapura (Pulau Tolop tersebut Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, sejumlah K/L seperti dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan HAM, Pertahanan dan TNI Angkatan Laut (AL)dan BPKP.
ADA 18 TITIK WILAYAH.
“Kami ingin ada kontribusi langsung untuk daerah (Kepri) mengingat sebanyak 96 persen luas laut Kepri dimana wilayahnya terkait dengan labuh jangkar,” kata Nurdin. Setidaknya saat ini ada 18 titik wilayah labuh jangkar di Kepri yang terdeteksi. Untuk itu Luhut meminta agar dapat segera dilakukan kembali kroscek sehingga tidak mengganggu aktivitas seperti kabel laut dan atau pipanisasi. “Segera lakukan identifikasi ke-18 titik dan berapa titik yang pasti dimanfaatkan sesuai dengan peraturan yang ada, aspek keamanan, lingkungan dan lain-lainnya. Lakukan audit terhadap legalitas wilayah, tarif dan lingkungannya,” tegas Luhut. (ph,sb/kp)
Loading ...