Jakarta, LINGGA POS – Pemerintah menyerahkan laporan berupa data pulau bernama ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama delegasi Indonesia yang diketuai Kelompok Badan Informasi Geospasial (BIG) yang merupakan National Autorithy dari Indonesia menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan pihaknya bertugas dan berperan aktif dalam kegiatan toponimi, validasi dan verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil yang telah dimulai sejak tahun 2005 lalu. “Sejak 2015 hingga Juli 2017 Indonesia telah memverifikasi 2.590 pulau bernama untuk dilaporkan ke PBB sehingga total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau,” kata Brahmantyo, Kamis (17/8) dirilis dari Tempo.co. Data pulau-pulau bernama di Indonesia akan dilaporkan pada ajang 30th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dan 11th Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) yang berlangsung pada 17 – 18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat. (ph/tc)
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa langkah Pemerintah Indonesia mendaftarkan 2.590 pulau ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) adalah untuk mencegah kasus pulau Sipadan-Ligitan yang jatuh ke tangan negara lain terulang lagi. Jakarta, Senin (22/8/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR )
Loading ...