Daik, LINGGA POS – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ponijo mengatakan hingga saat ini status aset daerah di Lingga masih bermasalah dan juga terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Ponijo saat diskusi dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga dan Kepala Desa se-Lingga sempena kunjungannya ke Daik Lingga, Rabu (20/9). Masalah itu menurut dia perlu segera dibenahi mengingat Laporan Keuangan Pemkab Lingga hingga yang juga hingga saat ini masih beropini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Karena itu saya menyarankan beberapa hal untuk menuju Lingga yang lebih baik, antara lain dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang saat ini masih beropeni WDP. Kami melihat ada beberapa permasalahan seperti masalah aset yang juga terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Lingga,” ujarnya.
TINGKATKAN KOORDINASI.
Menurut dia, untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka perlu adanya peningkatan koordinasi antar OPD dan pengelolaan aset yang baik karena nilai aset tetap merupakan dominasi dari seluruh laporan keuangan. “Persoalan laporan keuangan bukan semata tanggung jawab pihak BPKAD saja, tetapi adalah tanggung jawab seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Lingga. Jika asetnya belum beres, tentu akan mustahil untuk mendapatkan opini WTP,” kata Ponijo dalam gelar diskusi yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Lingga, M. Nizar.
Lebih jauh dia mengatakan, peran Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah (pemda) perlu terus ditingkatkan. Sedangkan fungsi dari keberadaan BPKP sebatas memastikan agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai tujuan pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari praktik KKN. (syk,aff)
Loading ...