Tanjungpinang, LINGGA POS – TERENDAH SE-KEPRI.
Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai BB untuk laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017 untuk Wilayah I mencakup Sumatera, Banten dan Jawa Barat. Nilai alias ponten yang sama diberikan kepada Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Sementara Kota Batam dan Kabupaten Bintan mendapat ponten B, kabupaten Anambas C dan terakhir Kabupaten Lingga terendah se-Kepri yang mendapat ponten CC.
Penilaian yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Wilayah I tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur di Kota Batam, Kepri, Kamis (25/1). “Dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2017 ini masih didominasi nilai CC dan C. Tahun 2019 nanti saya tak mau lihat ada nilai C. Minimum B. Kalau ada kepala daerah yang nilainya di bawah B, saya anggap kepala daerahnya gagal,” tegas Menpan-RB didampingi oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun dihadapan ribuan aparatur sipil negara (ASN) Wilayah I yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Diakui Asman, untuk sampai pada penilaibn B memang konsekuensinya akan mengganggu zona nyaman ASN dan birokrasi di bawahnya. Namun, tegas dia, sudah saatnya untuk adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itu dia berharap agar setiap daerah melakukan efisiensi anggaran dan menghindari pemborosan. “Hindari kegiatan-kegiatan yang tak perlu, anggarannya tersedia tetapi pekerjaannya tak berjalan. Presiden sudah berkali-kali mengingatkan tak boleh ada pemborosan untuk ‘outcome’ yang tak jelas,” kata Asman. Menurut dia, dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah 2016 misalnya, diindikasikan terdapat potensi inefisiensi penggunaan anggaran hingga 30 persen dari APBN atas instansi pemerintah yang tak akuntabel yang mencapai sebesar Rp392,87 triliun. “Banyak kepala daerah beranggapan serapan anggarannya tercapai mendapat predikat WTP. Tapi saya katakan, itu bukan menjadi ukuran untuk efektivitas dan efisiensi anggaran. Karena ukurannya adalah outcome dari APBD itu sendiri,” tegas Asman. (ph, ras/tp)
Loading ...