Tanjungpinang, LINGGA POS – Kabupaten Lingga menjadi kabupaten/kota pertama di Kepri yang telah menyelesaikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dibanding 7 kabupaten/kota yang ada. Lingga untuk itu boleh berbesar hati atas capaian kinerja yang dicapai khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lingga. “Kabupaten Lingga boleh berbesar hati karena satu-satunya kabupaten/kota di Kepri yang telah menyelesaikan KLHS ini,” kata Kabid Lingkungan Hidup DLH Pemprov Kepri Bertha dirilis dari Haluan Kepri. Apresiasi ini diberikan, aku dia mengingat kondisi APBD Lingga yang saat ini sedang minim, namun dapat menyelesaikan dokumen KLHS tersebut. “Apalagi mengingat pentingnya KLHS untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan melalui upaya pengendalian kerusakan lingkungan khususnya di Lingga,” tambahnya. Kepala Dinas DLH Lingga melalui Kasi Perencanaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Lingga Firman mengatakan pihaknya memang telah menyelesaikan dokumen terkait. “Alhamdulillah, KLHS sudah kita selesaikan. KLHS ini merupakan kajian yang nantinya sebagai dasar dalam rencana pembangunan di Lingga,” kata Firman. Lanjut dia, sejatinya KLHS sebagai dasar dari RPJMD Kabupaten Lingga 2016-2021 untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui upaya pengendalian kerusakan lingkungan dengan mengintegrasikan Kebijakan, Rencana dan Program (RKP) yang tertuang dalam dokumen RPJMD Lingga. “KLHS tersebut wajib dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebijakan Lingkungan. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk tindakan strategis dalam memutuskan rencana mengarahkan pembangunan agar efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan yang dipertimbangkan dalam KRP. (ph/ras)
Tag
anggaran
apbd
BANTUAN
Batam
bbm
BUPATI
cpns
dabo
Daerah
daik
dana
DESA
dprd
gaji
guru
HAJI
indonesia
ISLAM
KABUPATEN
KAPAL
kepri
Kesehatan
korupsi
KPK
LINGGA
LINGGA POS
Melayu
muslim
NASIONAL
Negara
olahraga
pajak
partai
pegawai
PEMBANGUNAN
pemerintah
pemilu
pendidikan
pilkada
PNS
polisi
pulau
Sekolah
Singkep
Tambang