Tanjungpinang, LINGGA POS – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kepri Isdianto mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sedang mempertimbangkan untuk merealisasikan kembali program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun ini. Program RTLH di Kepri sebelumnya sudah dilaksanakan semasa kepemimpinan almarhum HM Sani bertujuan untuk mengentaskan kemiskina di Kepri namun sejak 2016 tidak dilaksanakan lagi. “Evaluasi terhadap program RTLH yang selama bertahun-tahun dilaksanakan di wilayah ini perlu dilakukan, sebelum pemerintah mengambil alih keputusan untuk melanjutkannya kembali. Kami melihat program RTLH di Kepri selama ini telah berjalan dengan baik. Tetapi kami harus melihat hasil evaluasinya, apakah layak dilaksanakan kembali atau tidak,” kata Wagub, di Tanjungpinang, Rabu (11/4) dikutip dari Antara. Jika hasil evaluasi menyimpulkan program itu layak dilaksanakan, lanjut Wagub, maka Pemprovi akan melanjutkannya sesuai kemampuan anggaran. TUNTASKAN KEMISKINAN. Sementara menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Penduduk dan Pencatatan Sipil (PMDP Disduk Capil) Pemprov KepriĀ Sardison membenarkan program RTLH itu sejak 2016 tidak dilaksanakan lagi. Hal itu mengingat program yang sama juga dilaksanakan pemerintah pusat. Kata dia program RTLH di Kepri dinilai telah berjalan dengan baik dan berhasil merehabilitasi ribuan unit rumah warga tidak mampu di 7 kabupaten/kota yang ada di Kepri. “Sejak 2016 sudah tidak dilaksanakan lagi karena ada program yang sama yang dilakukan pemerintah pusat,” jelasnya. Hanya saja, lanjut dia, dilaksanakan atau tidak, tergantung Gubernur Kepri dan salah satunya agar tidak tumpang tindih dengan pemerintah. Meski pihaknya mengakui bahwa program ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kepri. (ph)
Tag
anggaran
apbd
BANTUAN
Batam
bbm
BUPATI
cpns
dabo
Daerah
daik
dana
DESA
dprd
gaji
guru
HAJI
indonesia
ISLAM
KABUPATEN
KAPAL
kepri
Kesehatan
korupsi
KPK
LINGGA
LINGGA POS
Melayu
muslim
NASIONAL
Negara
olahraga
pajak
partai
pegawai
PEMBANGUNAN
pemerintah
pemilu
pendidikan
pilkada
PNS
polisi
pulau
Sekolah
Singkep
Tambang