LINGGA BELUM AJUKAN KUOTA CPNS 2018

Tanjungpinang, LINGGA POS – Dari seluruhnya 7 kabupaten/kota se-Kepri tercatat baru 4 kabupaten/kota saja saat ini yang telah mengajukan usulan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 yang rencananya akan dimulai pada 19 September 2019. Usulan pengadaan CPNS di ke empat daerah itu yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas tersebut juga telah disetujui oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sementara Kota Batam, Kabupaten Lingga termasuk dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri belum mengusulkan pengadaan CPNS sedangkan Kabupaten Karimun diketahui memang tidak mengajukan. KUOTA SEMENTARA 1.082 ORANG. Tercatat misalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang menyediakan 246 formasi CPNS. “Terbanyak untuk tenaga pendidikan 164 orang, tenaga kesehatan 66 orang dan tenaga teknis yang diprioritaskan tenaga IT sebanyak 17 orang,” ujar Kepala BKSDM Kota Tanjungpinang Tengku Dahlan. Selanjutnya Kabupaten Bintan menyediakan 250 formasi dari 300 kuota yang diusulkan ke Kemenpan-RB. Bintan juga menerima lebih banyak tenaga pendidikan dan diposisi kedua tenaga kesehatan dan 30 orang tenaga teknis. Sekda Bintan Adi Prihantara mengatakan tahun ini daerahnya menerima sebanyak 150 tenaga pendidikan dan 70 tenaga kesehatan dari kuota seluruhnya sebanyak 250 formasi. Berikutnya, Kabupaten Natuna menyediakan 290 formasi dari yang diusulkan 1.500 CPNS ke Kemenpan-RB. Jumlah itu diprioritaskan untuk tenaga pendidikan 160 orang, tenaga kesehatan 100 orang dan tenaga teknis 30 orang. “Sekarang ini kita lagi mempersiapkan teknisnya,” kata Kepala BKPP Natuna, Ewita Yudha dirilis dari Tanjungpinangpos.id. “Kami mengusulkan sebanyak 500 CPNS namun yang disetujui Kemenpan-RB sebanyak 296 orang,” ujar Sekda Anambas Sahtiar. Dari jumlah sebanyak itu lanjut dia terbanyak untuk formasi tenaga pendidikan, kemudian tenaga kesehatan dan sisanya untuk tenaga teknis. Dia mengaku belum bisa merinci berapa formasi yang diperlukan dari masing-masing bidang kerja yang tersedia di daerahnya yang dikenal dengan sebutan KKA (Kabupaten Kepulauan Ananbas) tersebut. (rpa)