Jakarta, LINGGA POS – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan sepanjang 2017 semakin banyak Kementerian dan Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski demikian pencapaian ini juga masih dibayangi banyaknya pejabat atau kepala daerah (kada) yang terlibat kasus korupsi. Tercatat misalnya, dari Januari – Juli 2018 ada 19 kada yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara, lanjut Menkeu, daerah yang menerima WTP selama 5 tahun berturut-turut ada 8 provinsi saja dan yang ditangkap lebih dari dua kali lipat. “Semoga ‘nggak’ bertambah sampai Desember 2018,” kata Menkeu di Gedung Dharmapala, Jakarta, Kamis kemarin. Menurut dia, seluruh elemen negara perlu bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun daerah. Dengan status laporan keuangan yang mencapai WTP, bisa menjadi batu pijakan untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola dan mengurangi praktek korupsi. “Ini PR yang terus kita perbaiki. Saya meminta jajaran Kementerian keuangan untuk ikut membantu agar tegaknya tata kelola yang baik dan bersih dari praktek korupsi bisa terus ditingkatkan di seluruh K/L,” ujar Menkeu. “Opini WTP adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam rangka mematuhi ketentuan dan menjaga kehati-hatian dan proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga dapat memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan Pemda,” tambahnya. Untuk memperoleh opini WTP, tambah Menkeu, tidak semata-mata ditentukan oleh pencapaian laporan keuangan yang memiliki kualitas dan informari atau kecakapan pengungkapan, tetapi juga harus ditunjang oleh efektivitas sistem pengendalian internal yang memadai di masing-masing intitusi. (pr/l6)
Loading ...