POLRES LINGGA SISAKAN 4 KASUS

Dabo, LP(5/7) – Sepanjang tahun 2010 dan 2011, banyak kasus yang ditangani Polres Lingga tidak tuntas. Setidaknya, ada empat kasus besar yang ditangani yang masih jadi pekerjaan rumah Polres Lingga. Kasus yang mengendap tersebut yakni kasus dugaan pengrusakan hutan bakau di Dusun Tinjul, Desa Bakong dengan tersangka mantan Ketua DPRD Lingga Alias Wello, penambangan ilegal di Desa Temiang, Senayang yang dilakukan PT Bina Perkasa. Selain itu juga ada kasus stempel ganda DPRD Lingga dan kasus dugaan korupsi PNPM Singkep Barat. Dari empat kasus ini, kasus pengrusakan hutan bakau di Tinjul yang telah ada tersangka. Tiga lainnya belum ada tersangka.
Ketua Forum Mahasiswa Pulau Singkep (Formasi), Fitra Nanda mengatakan, sempena peringatan Hari Bhayangkara ke 65, pihaknya berharap Polres Lingga dapat menuntaskan sejumlah kasus yang jadi pekerjaan rumahnya itu. Ini menjadi ujian kredebilitas Polres Lingga. “Kita tahu banyak kasus ditangani belum tuntas. Sebut saja kasus stempel ganda, dugaan korupsi PNPM Singkep Barat dan kasus lainnya,” kata Fitra kepada wartawan kemarin. Kata Fitra, terkesan kasus-kasus ini tak ditindaklanjuti sehingga mengendap. Dikhawatirkan jika tak ditindaklanjuti terkesan Polres Lingga bisa dipolitisasi oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan segelintir elit politik.
“Kita minta Polres Lingga mengusut kasus yang belum tuntas itu. Polisi punya tugas, fungsi dan kewenangan untuk menyidik. Jangan terkesan penegak hukum di Lingga mandul. Ini negara hukum, tuntaskan semua permasalahan secara hukum,” tegasnya.
Saat baru dilantik menjadi Kasatreskrim menggantikan AKP Afdal bulan Maret 2011, AKP Darmawan mengatakan, dirinya fokus dalam penanganan dua kasus, yaknh stempel ganda DPRD Lingga dan kasus dugaan korupsi PNPM Singkep Barat. Sudah empat bulan, dua kasus ini belum ada penetapan tersangka. Kasus stempel ganda, terkesan berhenti proses penyelidikannya. Tak ada lagi pemeriksaan saksi-saksi. Sementara, kasus dugaan korupsi PNPM Singkep Barat, masih menunggu audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau di Pekanbaru. (bp)