Dabo, LP (20/11) ā Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Johannes Kennedy menyatakan pemerintah pusat tidak perlu terburu-buru menerapkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang wajib berlaku mata uang di Kepri. Apalagi saat ini di Kepri sendiri sebagian besar transaksi masih menggunakan mata uang internasional. Kata dia, latar belakang pembangunan kawasan Kepri, bahkan jauh sebelum ditetapkan sebagai kawasan industri, warganya sudah melaksanakan pembayaran lewat sistem barter antar pedagang meliputi negara tetangga Malaysia dan Singapura. (ph,bp,vivanews)
Tag
anggaran
apbd
BANTUAN
Batam
bbm
BUPATI
cpns
dabo
Daerah
daik
dana
DESA
dprd
gaji
guru
HAJI
indonesia
ISLAM
KABUPATEN
KAPAL
kepri
Kesehatan
korupsi
KPK
LINGGA
LINGGA POS
Melayu
muslim
NASIONAL
Negara
olahraga
pajak
partai
pegawai
PEMBANGUNAN
pemerintah
pemilu
pendidikan
pilkada
PNS
polisi
pulau
Sekolah
Singkep
Tambang