Batam, LP(30/11) – Pemprov Kepri bersama 7 kabupaten/kota di Kepri telah menganggarkan dana sebesar Rp231 miliar untuk program pengentasan kemiskinan di daerah ini. Anggaran sebesar itu dalam rangka menyukseskan program Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) tahun 2015.
Gubernur Kepri M Sani mengatakan, secara umum program pengentasan kemiskinan di Kepri berjalan sukses dan harus selesai pada medio Desember ini. Kata dia, saat ini dari jumlah penduduk Kepri 1,6 juta jiwa, hampir separuhnya tergolong miskin dan sekitar 56 persen penduduk miskin itu berada di kota Batam. Ini diakui Walikota Batam Ahmad Dahlan. Menurutnya, kondisi itu ditandai dengan rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 36.270 KK (136.444 jiwa). Umumnya kata Dahlan, masyarakat miskin itu bukan disebabkan banyaknya penduduk lokal, tetapi adalah penduduk yang datang (migrasi) ke Batanm adalah orang miskin. Jika dibandingkan berdasarkan mainland dan hinterland di Batam, secara persentase dibeberapa kecamatan penduduk miskin cukup banyak di pulau (hinterland) padahal populasi terbesar penduduk banyak di kota Batam (mainland).
Masih kata Sani, untuk jumlah RTLH yang menjadi salah satu indikator kemiskinan, ada sekitar 34.000 unit yang tersebar di 7 kabupaten/kota dari target program RTLH tahun 2011 sekitar tigaribuan unit. Ia optimis tahun 2015 penduduk miskin di Kepri hanya 10 persen dan jumlah RTLH turun. Hal ini dikatakan Sani dihadapan dua menteri KIB II, Menko Kesra Agung Laksono dan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih dalam rakor pelaksanaan MDGs Kepri, di Harris Hotel, Batam, Senin (28/11). Ditambahkannya, pihaknya berencana pada 2012 akan menambah dana hibah ke masing-masing kabupaten/kota untuk program itu dengan harapan dapat disetujui DPRD Kepri sebesar Rp261 miliar dalam APBD. Mengenai pencapaian MDGs Kepri yang 75 persen secara fisik di lapangan termasuk program pemberdayaan, pendidikan bagi siswa SMA, pelayanan kesehatan, kelistrikan dan air bersih.
Sementara itu Menko Kesra menyatakan dukungannya atas kegigihan Pemrov dan Pemkab/Pemko di Kepri untuk menyukseskan program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan. Kata dia, saat ini ada 30 juta rakyat Indonesia yang masuk dalam golongan miskin atau 12,49 persen dari 235 juta penduduk Indonesia.”Ini sama dengan enam kali penduduk Singapura. Jutaan rakyat miskin itu sangat rawan dan rentan untuk jatuh dalam hidup yang lebih melarat. Karena itu saya menyambut baik penandatangan MoU percepatan MDGs antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko. Memang, program ini tidak saja tugas pusat, tapi juga merupakan tanggungjawab Pemda. Semoga MoU ini bisa jadi contoh bagi daerah lain di tanah air,” ucapnya. Agung menambahkan, tahun depan Kepri akan jadi pilot project. Tidak satu-satu rumah lagi, tapi satu kampung dengan melibatkan PLN, PU dan instansi lain serta tidak saja RTLH yan disatukan dengan program kesehatan, UMKM, pendidikan. – Dalam paparannya, Menkes menyebutkan pemerinta pusat terus menjalankan program Jamkeskin. Ada 147 juta atau 63,1 persen penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan dengan berbagai model, atau tinggal sekitar 87 juta jiwa saja yang belum memiliki Jamkes.
Terbesar, katanya Jamkesmas 76,4 juta jiwa, Jamkesda 31,8 juta jiwa, Askes PNS, pensiunan (Asabri) dan veteran 17,36 juta jiwa. Selebihnya adalah peserta pemilik jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek dan asuransi lainnya.”Termasuk pada tahun 2012, JKS akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebagian diatur dalam BPJS,”ujarnnya. Dia berharap, para bupati dan walikota mempercepat capaian MDGs dengan benar-benar mengalokasikan pembiayaan yang memadai di bidang kesehatan melalui APBD, pengawasan pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal. Kepri, termasuk 1 dari 8 daerah di Indonesia yang sukses sesuai target MDGs untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta meningkatkan kepesertaan KB pasc persalinan. Di Kepri 228 jiwa perseratus ibu yang melahirka dan 58 jiwa perseribu kelahiran pertahun. Karena itu fasilitas penempatan tenaga kerja strategis kesehatan di wilayah terpencil, tertinggal dan pulau terluar dan memberikan perhatian khusus pada upaya penanggulan bencana gawat darurat.(yars,bp)”Termasuk pada tahun 2012, JKS akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebagian diatur dalam BPJS,”ujarnnya. Dia berharap, para bupati dan walikota mempercepat capaian MDGs dengan benar-benar mengalokasikan pembiayaan yang memadai di bidang kesehatan melalui APBD, pengawasan pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal. Kepri, termasuk 1 dari 8 daerah di Indonesia yang sukses sesuai target MDGs untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta meningkatkan kepesertaan KB pasc persalinan.
Di Kepri 228 jiwa perseratus ibu yang melahirka dan 58 jiwa perseribu kelahiran pertahun. Karena itu fasilitas penempatan tenaga kerja strategis kesehatan di wilayah terpencil, tertinggal dan pulau terluar dan memberikan perhatian khusus pada upaya penanggulan bencana gawat darurat.(yars,bp)
Loading ...