Tanjungpinang,LP (24/1 ) – Gubernur Kepri M Sani, kini menabuh genderang perang melawan korupsi. Pasca penandatanganan pakta integritas oleh pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, himbauan ini kembali disampaikan penulis buku biografi Untung Sabut ini, usai mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Presiden SBY di Jakarta Internasional Expo, Jakarta (19/1 ) kemarin. Sani menegaskan tidak main-main soal anggaran, dan harus digunakan sesuai aturan. Untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Kata dia, mulai dari perencanaan, jangan melakukan mark-up pembiayaan. “Dalam pelaksanaannya juga, jangan korupsi,” pinta Sani, melalui Kepala Biro Humas dan Protokoler Kepri, Misbardi, Jumat (20/1 ).
Jangan Main-main Sama Mark-up. Sani tegaskan pemegang amanat rakyat, khususnya di pemerintahan bekerja sesuai aturan yang ada dan tidak melenceng dari aturan, tidak KKN. Hal ini sesuai permintaan SBY, agar jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah berhenti korupsi. Apalagi, gaji PNS sudai dinaikkan terus setiap tahunnya. Cegah perbuatan kongkalikong atau kolusi penggunaan anggaran dalan APBN dan APBD. “Saya juga minta BPK, KPK dan BPKP memeriksa mark-up pengadaan barang di semua instansi pemerintahan ! jangan main-main sama mark-up ,” tegas SBY. Dia mengajak semua jajaran untuk menjalankan amanah sebagai abdi rakyat dan terus berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk rakyat.
Menurut Sani, khusus Kepri, SBY memberikan apresiasi yang tinggi terhadap capaian hasil program Pengentasan Kemiskinan yang telah dijalankan Kepri. Kucuran dana sebesar Rp154 miliar dari APBD Kepri dan ditambah Rp77 miliar lebih dalam APBD Kabupaten/ kota atau sebesar Rp231, 621 miliar lebih telah dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan pada 2011. Tahun ini dikucurkan dana lebih besar lagi, dengan target pada 2015 angka kemiskinan di Kepri menurun pada angka 10 persen saja.
Kini, pemerintah pusat, menurut SBY telah mencanangkan Master Plan Percepatan Perluasan Pengurangan Kemeskinan di Indonesia (MP3KI) . “MP 3KI ini bisa kita ukur anggarannya, sasarannya jelas, hasilnya bisa kita ukur bersama,” jelas SBY. Ditegaskannya, pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas di semua program pemerintah. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan angka kemiskinan berkisar antara 10,5 hingga 11,5 persen. (rasn,jpnn)
Loading ...