Dabo, LP (28/1 ) – Menyusul tiga kecamatan lainnya pada 2011 yang telah kebagian program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) dan diakui Plt Kadisnakertrans Lingga, Ayuzar, Kamis (26/1 ) telah berjalan dengan baik atau kelar dengan persentase 80 persen. “Itu pun karena disebabkan kondisi cuaca dan kesulitan mencari material,” imbuh Ayuzar. Kini, 2012 sebanyak 840 unit rumah akan menerima dana serupa untuk rehab RTLH, yakni di Kecamatan Singkep dan Kecamatan Singkep Barat dengan total dana sebesar Rp2 ,6 miliar.
Ditambahkannya, pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Inspektorat Kabupaten Lingga dan setuju program rehab RTLH dilanjutkan tahun ini karena telah berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, sembari program yang belum selesai tetap diteruskan hingga siap. “Tahun 2011 program rehab RTLH di tiga kecamatan (Lingga, Lingga Utara dan Senayang,red) sebanyak 900 unit rumah. Tahun ini usulannya 840 unit rumah,” tambah Ayuzar.
Dugaan Penyimpangan. Dugaan adanya penyimpangan program rehab RTLH 2011 di Lingga yang dilakukan oleh oknum tertentu dari laporan dan pengaduan masyarakat cukup mengemuka. Terbukti, puluhan Kades telah dipanggil Kejari Lingga untuk diminta keterangan terkait pelaksanaan rehab RTLH dengan anggaran mencapai Rp13, 5 miliar melalui dana sharing dari APBD Kepri dan APBD Lingga. Setiap unit menerima Rp15 juta dengan rincian Rp13,5 juta untuk material bangunan dan Rp1,5 juta untuk biaya tukang.
Dari catatan LINGGA POS, di Kabupaten Karimun di duga ada oknum PNS daerah itu menerima fee dengan besaran pemotongan mulai Rp1 juta-Rp3 ,5 juta per unit yang terjadi di Desa Sawang Barat, Kecamatan Kundur Barat terhadap dana rehab RTLH 35 rumah (Batam Pos,27 /1). Karimun menerima Rp1,2 miliar untuk 600 unit rumah. Di Tanjungpinang, Kamis (26/1 ) puluhan mahasiswa dari HMI Tanjungpinang melakukan aksi demo di Gedung Walikota, minta Pemko mengubah sistem pengentasan kemiskinan dari perbaikan RTLH menjadi pemberian bantuan anggaran usaha dan pengembangan masyarakat miskin. Menurut mahasiswa, program RTLH hanya mengubah kondisi rumah, sementara pendapatan masyarakat
miskin tidak berubah. Akan lebih berguna jika anggaran tersebut digunakan untuk pelatihan keterampilan dan modal usaha. Di Tanjungpinang saja jumlah warga miskin sebanyak 9.363 jiwa.
Gubernur Pantau Langsung.
Tak kurang Gubernur Kepri HM Sani, turun langsung memantau progran rehab RTLH di Tanjungpinang, dengan menyusuri satu persatu rumah warga yang mendapat program RTLH, Rabu (25/1 ). Uniknya, Sani berkunjung tanpa didampingi kepala SKPD Pemprov Kepri. Dia langsung berdialog dengan warga, melihat detil bangunan dengan seksama. Diketahui, dana pengentasan kemiskinan 2011 seluruhnya mencapai Rp231, 621 miliar se Kepri. Dana sebesar itu dianggarkan dari APBD Kepri 2011 Rp154 miliar dan APBD Kabupaten/kota Rp77 miliar. 2011, seluruhnya di Kepri sudah direhab RTLH sebanyak 3.625 unit rumah.
(rasn,arn ,bp)
Loading ...
assalamu'alaikum . .
saye junaidi, anak belakang pasar ikan, dabok singkp, lingga.
saye mau klarisifikasi tentang bagaimana kriteria RTLH yang sebenarnya ?
sejak pertama kali rumah orang tua saya didata, kok sampai sekarang belum juga mendapat bantuan. padahal jelas2 petugas yg mendata rumah saya itu mengatakan bahwa rumah kami layak disebut sebagai RTLH, dan petugas itu memberikan harapan besar kepada ayah saya, dengan mengatakan bahwa rumah kamiakan dibantu dlmprogram ini. tapi nyatanya sudah dua x rumah kami didata dengan petugas yg berbeda tapi kesimpulan yang sama,"BAHWA RUMAH KAMI AKAN DIREHAB", sampai sekarang tidak terbukti.
Tolong jangan memberi harapan kosong kepada orang2 miskin seperti kami, itu hanya menambah luka di hati kami.
"SESUNGGUHNYA SETIAP RIZKI YANG KAMI(ALLAH) BERIKAN KEPADAMU ADA SEBAGIAN HAK2 ORANG LAIN DIDALAMNYA"
SEMOGA AMANAH BISA DIJAGA DENGAN KEJUJURAN….