List/Grid Arsip Tag: politik
ANGGARAN PILKADA SERENTAK 2018 KURAS DANA RP10,8 TRILIUN
Jakarta, LINGGA POS – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim mengatakan anggaran untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 telah disepakati dengan jumlah dana…
CATAT, 27 PARPOL AKAN RAMAIKAN PEMILU 2019
Jakarta, LINGGA POS – Tercatat saat ini terdapat 73 partai politik (parpol) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkum dan HAM) RI. Dari seluruh partai itu sebanyak…
KPK SEBUT 78 KEPALA DAERAH, 134 ANGGOTA DPR/DPRD TERSANGKA KASUS KORUPSI
Jakarta, LINGGA POS – Wakil Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan 32 persen dari mereka yang ditetapkan sebagai tersangk kasus korupsi oleh KPK adalah para politikus — baik…
HORE, KEMENKEU SETUJU DANA PARPOL NAIK JADI RP100 PER-SUARA
Jakarta, LINGGA POS – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) yang awalnya sebesar Rp108 per-suara menjadi Rp1.000 per- suara. Para pimpinan parpol umumnya…
MULAI 11 – 15 JUNI KPU LINGGA BUKA PENDAFTARAN BALON INDEPENDEN CABUP
Daik, LINGGA POS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga mulai 11 Juni hingga 15 Juni 2015 membuka pendaftaran administrasi untuk bakal calon (balon) bupati dari perseorangan atau non partai…
KPU : JADWAL PILKADA SERENTAK MULAI APRIL 2015
(LINGGA POS) – April 2015 proses tahapan Pilkada serentak sudah dimulai. Untuk itu diingatkan kepada seluruh partai politik (parpol) untuk menyiapkan diri. Hal itu diungkapkan anggota KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah….
ANGGOTA TNI, POLRI & ASN Yang MAJU PILKADA HARUS MUNDUR
(LINGGA POS) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri yang akan maju sebagai calon kepala daerah maupun wakilnya,…
KEPALA DAERAH RANGKAP KETUA PARPOL TERANCAM DIBERHENTIKAN
Jakarta (LINGGA POS) – Kepala daerah yang merangkap jabatan ketua partai politik (parpol) terancam sanksi berupa pemberhentian karena melanggar UU tentang Pemerintah Daerah yang akan disahkan 23 September 2014. “Gubernur,…
Komentar-komentar