List/Grid Arsip Tag: undang undang
SETIAP PPNS PEMKAB LINGGA WAJIB KUASAI KUHP
Dabo, LINGGA POS – Kinerja para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga setakat ini dinilai belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan. Banyak ditemukan kelemahan baik…
6 BULAN BERKUASA, GUBERNUR, BUPATI & WALIKOTA TAK BOLEH MUTASI PEJABATNYA
Jakarta, LINGGA POS – Para penguasa daerah hasil Pilkada Serentak 2015 dan telah dilantik yakni Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dibolehkan melakukan penggantian alias mutasi para pejabat dilingkungan pemerintah daerah…
DPR & PEMERINTAH SEPAKAT PILKADA DIGELAR DALAM BEBERAPA GELOMBANG
Jakarta (LINGGA POS) – Panitia Kerja (Panja) DPR untuk Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada) di Hotel Aryadutta, Sabtu (14/2) dengan pemerintah…
TERKAIT PENYALURAN DANA DESA, MENDES PDTT TERBITKAN SURAT EDARAN
Jakarta (LINGGA POS) – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Djafar telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait persiapan penyaluran dana desa kepada seluruh Kepala Desa (Kades)…
PERPPU PILKADA & PERPPU PEMDA DISAHKAN JADI UNDANG-UNDANG
Jakarta (LINGGA POS) – Rapat pimpinan DPR RI Selasa (20/1) resmi mengesahkan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 tentang Pemda untuk menjadi Undang-Undang. Ketua pimpinan…
UU PEMDA HANYA PILIH CALON TUNGGAL
Jakarta (LINGGA POS) – Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) sudah disahkan pada 2 Oktober 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004. Pasal 65 ayat…
PEMERINTAH BATALKAN LARANGAN EKSPOR MINERAL MENTAH di 2014
Jakarta, (LINGGA POS) – Berita gembira bagi para pengusaha tambang. Pemerintah RI memberi sinyal bahwa larang penuh ekspor mentah produksi tambang mineral dan batubara (minerba) yang sedianya berlaku efektif pada…
LAGI, INDONESIA BERTAMBAH 1 PROVINSI, 10 KABUPATEN
Jakarta, (LINGGA POS) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali meresmikan 11 daerah otonom baru hasil pemekaran. 11 daerah otonom baru tersebut diresmikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20, 21,…
Loading ...
Komentar-komentar